Hak-hak perempuan mulai mendapat perhatian di Arab Saudi


 

 

 

 

 

 

 

Jafar Alshayeb

 

Qatif, Arab Saudi - Setelah bertahun-tahun tersendat, reformasi di Arab Saudi akhirnya mulai diarahkan pada hak-hak perempuan. Survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Pusat Peneliti Kajian Perempuan di Riyadh terhadap koran-koran dan situs-situs di Saudi menunjukkan bahwa sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2010, sekitar 40 persen artikel dalam media cetak dan 58 persen artikel dalam situs web membahas isu-isu perempuan.

Pemberdayaan perempuan telah menjadi prioritas para aktivis lokal. Berbagai prakarsa pun muncul untuk memperjuangkan hak-hak dasar perempuan. Salah satu upaya paling ambisius dan mutakhir adalah kampanye nasional untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pemilihan walikota yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2011.

Para aktivis hak asasi manusia, aktivis hak-hak perempuan, penulis dan anggota dewan kota yang terpilih melalui pemilu, memimpin kampanye nasional ini, yang dimulai pada Maret 2010 lalu. Tujuannya adalah mengkoordinasikan berbagai aktivitas terkait isu ini di seluruh wilayah Kerajaan Arab Saudi, termasuk advokasi dan liputan media, pertemuan dan pidato publik, pengiriman surat kepada para pejabat dan pelatihan para kandidat. Kementerian Urusan Kotamadya dan Pedesaan belum mengeluarkan peraturan yang membolehkan perempuan memilih atau mendaftar sebagai kandidat.

Sikap Raja Abdullah yang cukup liberal soal peran perempuan dalam masyarakat Arab telah membuka pintu bagi munculnya prakarsa-prakarsa seperti itu. Pada Februari 2009, Raja Abdullah menunjuk seorang perempuan untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan, jabatan publik tertinggi yang pernah diduduki perempuan hingga saat ini. Beberapa bulan kemudian, seorang anggota Majelis Ulama dipecat dari posisinya setelah mengecam model kelas bersama bagi laki-laki dan perempuan yang diterapkan di Universitas Sains dan Teknologi Raja Abdullah.

Pada Desember 2009, Lama Alsulaiman menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi di Kamar Dagang dan Industri Jeddah dan menjadi Wakil Ketua organisasi bisnis yang paling bergengsi di negara itu. Setelah itu, Kementerian Perdagangan menunjuk empat perempuan lagi untuk menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri: Faten Bundaqji dan Aisha Natto di Jeddah, serta Hama Al-Zuhair dan Sameera Al-Sowaigh di Provinsi Timur.

Mengingat ketatnya pembatasan sosial dan agama terhadap perempuan dalam masyarakat Saudi, para pengusaha perempuan di negara ini telah mengambil langkah-langkah besar dalam beberapa tahun ini untuk meruntuhkan penghalang dan memperjuangkan peraturan yang menciptakan lingkungan bisnis yang tak terlalu mengekang.

Pada 2008 Pangeran Khalid al-Faisal, Gubernur Mekah, mengubah Pasal 160 Undang-Undang Tenaga Kerja yang melarang perempuan dan laki-laki untuk berinteraksi dalam lingkungan usaha. Kementerian Tenaga Kerja juga merevisi beberapa peraturan ketenagakerjaan pada 2008 untuk memungkinkan perempuan memilih untuk bekerja. Perempuan tidak lagi harus mendapatkan izin dari wali mereka untuk mendapatkan atau meninggalkan pekerjaan. Pada tahun yang sama, Kementerian Perdagangan juga membatalkan peraturan yang melarang perempuan tinggal di hotel sendirian.

Sebuah undang-undang baru diharapkan akan memberikan hak bagi perempuan untuk bepergian ke luar negeri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari wali dan juga hak untuk menggunakan kartu identitas mereka untuk bepergian ke negara-negara yang termasuk dalam Dewan Kerjasama Teluk.

Prakarsa terkait hak-hak perempuan ini juga muncul dari individu, seperti kampanye yang bertajuk "Mana hak-hak saya?" yang dipimpin oleh Khloud al-Fahad, pengusaha perempuan dari Khobar, kota besar di Provinsi Timur. Kampanye ini berusaha menyadarkan perempuan tentang hak-hak dasar mereka dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui penerbitan buku, situs web, dan liputan media.

Suad al-Shamary, pengacara perempuan pertama di Saudi, telah menangani berbagai kasus terkait dengan pelanggaran hak-hak perempuan atas perceraian dan perlindungan, pengasuhan anak, serta kompensasi. Bekerja sama dengan pengacara lain, saat ini ia tengah memperjuangkan rancangan undang-undang yang mengatur usia minimum dalam pernikahan sah di Saudi untuk menghindarkan para gadis belia dari kawin paksa. Ada pula prakarsa lain seperti mendirikan pusat-pusat perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kampanye hak cerai, undang-undang keluarga dan hak perempuan Saudi untuk menikah dengan lelaki non-Saudi. Prakarsa-prakarsa yang memperjuangkan hak-hak perempuan saat ini dipimpin oleh perseorangan, dan bukan asosiasi, karena adanya pembatasan yang sangat ketat terhadap organisasi masyarakat sipil di negara ini.

Tumbuhnya aktivisme perempuan di Saudi-yang dipicu di antaranya oleh kesadaran mereka akan semakin besarnya keterlibatan perempuan di ruang publik di negara-negara tetangga mereka seperti Bahrain dan Kuwait, dan juga karena perhatian dari tokoh-tokoh internasional seperti Yakin Ertürk, Wakil Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan-telah menimbulkan debat panas antara tokoh-tokoh agama ultra-konservatif yang tradisional dengan cendekiawan liberal yang semakin vokal. Di antara isu-isu yang diperdebatkan itu adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan di sekolah dan kampus, hak perempuan untuk menyetir kendaraan sendiri, pengawalan oleh wali, kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan usia perkawinan dan hukum waris.

Para pemuka agama konservatif sayangnya masih sangat berpengaruh dan mampu memperlambat banyak prakarsa liberal yang diambil oleh Kabinet Saudi untuk memperluas peran perempuan dalam pemerintahan dan untuk memperbolehkan mereka memasuki sektor-sektor baru dalam kehidupan publik. Perempuan di Saudi masih harus menapaki jalan panjang menuju pemenuhan hak-hak mereka secara utuh. Tetapi selama raja Arab Saudi masih mendukung perubahan moderat, dan para aktivis hak-hak perempuan tetap aktif, perubahan bertahap dan berkesinambungan bisa terlaksana.

###

* Jafar Al-Shayeb adalah penulis, aktivis hak asasi manusia, dan Ketua Dewan Kota Qatif, Arab Saudi. Ulasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dengan seizin Arab Reform Bulletin (www.CarnegieEndowment.org/ArabReform). (c) 2010, Carnegie Endowment for International Peace.

Sumber: Arab Reform Bulletin, 12 Mei 2010, www.carnegieendowment.org/arb/

0, www.carnegieendowment.org/arb/


Warning: Duplicate entry '308982' for key 1 query: INSERT INTO crc_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:463:\"Table './ceric_fisip_ui_ac_id/crc_accesslog' is marked as crashed and should be repaired\nquery: INSERT INTO crc_accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('Hak-hak perempuan mulai mendapat perhatian di Arab Saudi | Center for Research on Intergroup Relation and Conflict Resolution', 'node/99', '', '54.167.126.106', 0, '5e9c48e83bd0f3446228661e0d8857fd', 201, 1516281802)\";s:5:\"%file\";s:75:\"/home/ceric-fisip.ui.ac.id/public_html/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i: in /home/ceric-fisip.ui.ac.id/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135